"Kami minta pendidikan jangan hingga "dianaktirikan" alasannya pendidikan cukup besar menyumbangkan kemajuan tempat itu," kata Sekertaris DPW PKB Banten Muhammad Husen yang juga anggota DPRD Kabupaten Lebak, ibarat dikutip dari Antara, Kamis (26/4).
Pendidikan MA yang dibawahi naungan Kementerian Agama menawarkan donasi besar terhadap pembangunan di Provinsi Banten. Bahkan, banyak alumni sekolah MA diterima di perguruan tinggi negeri juga calon perguruan militer, perguruan kepolisian dan pendakwah.
Namun, sejauh ini perhatian gubernur terhadap pendidikan MA dinilai sangat kurang alasannya tidak mendapatkan dana BOSD.
Sedangkan, pendidikan yang dikelola Provinsi Banten, ibarat Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan mendapatkan dana BOSD Rp1,1 juta per siswa per tahun.
Karena itu, pihaknya mendesak Gubernur Banten dan anggota legislatif sanggup mengalokasikan dana BOSD khusus untuk MA. "Kami menilai pendidikan itu jangan hingga terjadi dikotonomi kewenangan antara Kementerian Agama dan Pemprov Banten, alasannya siswa MA itu juga yaitu warga Banten," katanya menjelaskan. Menurut Husen, selama ini perhatian pemerintah sentra sudah dirasakan oleh pengelola sekolah dengan mendapatkan BOS sebesar Rp1,4 juta per siswa per tahun.
Sebagian besar pendidikan MA di Provinsi Banten dikelola oleh masyarakat berbentuk yayasan dan siswanya dari keluarga pra sejahtera.
Masyarakat mendirikan pendidikan MA tersebut alasannya mempunyai kewajiban untuk membangun bangsa yang cerdas,bermoral dan pandai.
Sebab, pendidikan itu merupakan investasi bangsa yang harus didukung banyak sekali elemen masyarakat dan pemerintah. "Saya kira negara akan maju jikalau pendidikan masyarakat juga baik, namun sebaliknya negara tidak akan maju jikalau pendidikan masyarakat sangat buruk," kata Husen sambil berdiplomasi.