SERANG – Pemprov Banten telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp70,10 miliar untuk membangun rumah tidak layak huni (RTLH) masyarakat. Anggaran tersebut ditargetkan sanggup menuntaskan pembangunan RTLH sebanyak 1.402 unit.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten M Yanuar menyebut, masih terdapat ratusan ribu lebih RTLH di seluruh kabupaten kota. “Cuma, setahun ini kita siapkan 1.402 rumah. Per rumah maksimum Rp50 juta. Jadi, totalnya tinggal dihitung saja 1.402 kali 50 (juta), kurang lebih segitu (Rp70,10 miliar),” katanya di ruang rapat Wakil Gubernur Banten, Senin (22/1).
Yanuar tidak merinci jumlah pada masing-masing kabupaten kota. Kata dia, hampir tersebar di delapan kabupaten kota. “Yang paling banyak Lebak dan Pandeglang,” katanya.
Menurutnya, dengan anggaran Rp50 juta, rumah akan dibangun secara permanen. Saat ini, pihaknya sedang melaksanakan proses verifikasi sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan.
“Proses verifikasinya sudah mulai dan besok Jumat kita rapat verifikasi. Pokoknya, kita lihat butuhnya apa, jadi before after-nya kelihatan,” ujarnya.
Dalam memilih rumah yang akan dibangun, Yanuar mengatakan, pihaknya mengacu pada data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Tetapi, memungkinkan ada masyarakat miskin yang tidak terdaftar di data TKPK akan tetap diproses verifikasinya. “Salah satu kriterianya, lahannya harus milik yang bersangkutan, jangan hingga nanti situ tinggal di rumah negara kita buatin rumah, kan sama juga melegalkan. Jadi, tetap diverifikasi,” jelasnya.
Setelah tahap verifikasi final pada Januari ini, pihaknya akan melaksanakan pemetaan zonasi pembangunan. Itu untuk memudahkan proses pengawasan pembangunannya. “Kan tidak sekaligus bruk (dibangun semua-red), pengawasannya bagaimana. Jadi, dibagi,” katanya.
Pembagian zona, lanjutnya, juga untuk memudahkan proses lelangnya. “Lelangnya enggak disatukan, enggak juga di PL-PL-kan (penunjukkan langsung-red). Jangan hingga kita lelang di Kota Serang, masa untuk kirim ke Lebak, cost-nya (biaya) kan mahal. Makanya, di buat zona-zona. Misalnya di kecamatan ini nanti ada lelang 100 rumah, yang ini ada 25 rumah. Ini biar memudahkan kendaraan beroda empat pengiriman barang,” paparnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Banten Ali Zamroni mengatakan, salah satu fokus pembangunan Pemprov Banten yakni pembangunan infrastruktur. Untuk itu, dikucurkan anggaran sebesar Rp1,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
Anggaran sebesar itu, kata Ali, untuk menuntaskan sasaran 20 persen atau 273 kilometer jalan yang dalam kondisi rusak. Selain itu, sesuai dengan Perda Percepatan Pembangunan, Pemprov Banten tidak hanya terfokus pada jalan dan jembatan saja. Di dalamnya juga termasuk pembangunan infrastruktur lain ibarat penataan daerah kumuh.
“Itu kan butuh anggaran. Terlebih di RPJMD itu fokusnya selain infrastruktur, juga kesehatan dan pendidikan,” katanya.
Terlebih, lanjutnya, daerah kumuh yang di atas sepuluh kilometer itu menjadi kewenangan provinsi. “Kalau di bawah itu (sepuluh kilometer), gres menjadi kewenangan kabupaten kota,” katanya.