Oleh: Abdul Kadir Karding
Sekretaris Jenderal DPP PKB
Pada 31 Januari 2017, organisasi keagamaan dengan massa terbanyak di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), merayakan ulang tahun yang ke 91. NU yang lahir pada 31 Januari 1926, di usianya yang sangat matang, sekarang menghadapi medan usaha yang kian menantang.
Kita tahu, akhir-akhir ini kemajemukan dan keberagaman bangsa Indonesia sedang mendapat ujian. Sikap tasamuh umat, toleransi, penghormatan terhadap keberagaman dan perbedaan mendapat somasi dari sekelompok garis keras yang agresif. Kelompok ini, sering dan cenderung memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan penegakan pedoman agama berdasarkan versi mereka.
Semula, bisa jadi kelompok ini muncul alasannya ialah dipicu oleh keresahan atas situasi bangsa yang belum menggembirakan terkait dengan kasus sosial. Mulai dari korupsi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penggusuran, prostitusi, narkoba, perjudian, dan banyak sekali hal yang kemudian dinisbatkan sebagai kemaksiatan yang harus diperangi dengan pendekatan keagamaan ansich, dengan tafsir tektual yang kaku melalui jalan nahi mungkar.
Pilihan jalan nahi mungkar, memberantas kemungkaran, diserukan sebagai pilihan dengan dalih alasannya ialah selama ini pemimpin umat dianggap lebih condong pendekatan amar ma’ruf dengan hanya menyerukan kebaikan yang terlalu sayup untuk didengarkan oleh pemangku kepentingan yang tak responsif. Sementara upaya menekan kemungkaran, yang dilakukan dengan cara-cara demonstratif, show of force, razia yang dianggap menciptakan gentar praktik kemaksiatan, tak dilakukan.
Berbekal tafsir tekstual atas apa yang tertuang dalam Al-Quran, semangat nahi mungkar dan kemampuan mengelola sentimen kelompok masyarakat yang tak puas dengan kasus sosial yang dihadapai dalam kesehariannya, kelompok garis keras terus bergerak dengan simbol-simbol formalistik keagamaan yang bisa menarik perhatian umat yang teraliniasi dari ulama atau kiai NU di pesantren yang low profile.
Bersamaan dengan itu, gerakan trans nasional ikut masuk memanaskan suasana dengan kegiatan politik pihak luar yang mengancam persatuan bangsa. Mempolitisir isu-isu panas bernuansa SARA yang rentan memicu konflik antar golongan. Mengabaikan bahwa Indonesia berdiri dengan semangat para kiai yang mengedepankan persatuan atas dasar tasamuh, toleransi yang menghargai keberagaman dengan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara.
Ketika sidang BPUPKI berkutat pada polemik panas soal Piagam Jakarta yang memicu bahaya pemisahan diri dari Indonesia oleh beberapa tokoh Indonesia timur. Konon, Presiden Soekarno mengutus KH Wahid Hasyim konsultasi ke Hadlratus Syaikh Hasyim Asy’ari terkait Pancasila, khususnya sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam suatu riwayat, sesudah melalui puasa dan istkharoh dalam Tiga hari, Hadlratus Syaikh kemudian menunjukkan dukungannya.
Kaidah fiqih, dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbil masalih, menghindari kerusakan didahulukan daripada melaksanakan kebaikan, menjadi salah satu landasan para kiai mengakibatkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, menghindari perpecahan, mewujudkan harapan kemerdekaan.
Rendahnya pemahaman atas konteks sosial, sejarah perjuangan, dan keterbatasan atas refrensi-refrensi keagamaan yang beragam, termasuk dalam kajian fiqh; bidang ilmu yang membahas kasus aturan yang mengatur banyak sekali aspek kehidupan secara eksklusif maupun bermasyarakat, mengakibatkan awam yang tengah tinggi gairah keagamaannya plus menghadapi problem sosial dan ekonomi, gampang terjebak oleh kelompok garis keras yang bahagia bermain dengan simbol-simbol atau identitas keagamaan yang formalistik.
Menyodorkan contoh-contoh dari pelaksanaan keagamaan di negara lain, ibarat timur tengah yang bahwasanya gagal mengelola keberagaman, sehingga mengalami banyak sekali gejolak dan konflik-konflik dengan kekerasan yang berlarut-larut.
Seharusnya, negara-negara yang terjebak dalam konflik berkepanjangan itu, tiba mencar ilmu pada ulama atau kiai Indonesia, menerjemahkan Islam yang rahmatan lil’alamin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk soal bhineka tunggal ika dan Pancasila.
Dan NU yang menjadi salah satu entitas di negeri ini harus terus melaksanakan fungsinya merawat perdamaian dan keberagaman. Kaum santri bersarung yang selama ini menjadi salah satu ciri khas nahdliyyin harus terus mengobarkan semangat toleransi.
Usia ke 91 tahun, NU harus tetap berdiri kokoh menjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), mendidik umat biar kian matang dalam beragama dengan semangat menumbuhkan rahmatan lil’alamin, kebaikan bagi seluruh penghuni alam raya tanpa membeda-bedakan suku, agama, kelompok dan ras.
Untuk mengatasi gerakan kelompok garis keras, dan menghindarkan umat dari jebakan radikalisme, maka NU harus membuatkan pendekatan yang fokus pada pemicu masalah, yang ternyata, tidak melulu soal ideologis, namun lebih banyak alasannya ialah pelampiasan dari kekeceawaan atas problem sosial dan ekonomi yang dialami.
Sebagaimana semangat nahdlah, yang bermakna kebangkitan, maka NU dan nahdliyin harus segera membangkitkan potensi umat, kiai, santri dan kaum muda NU lainnya, bahu-membahu membangkitkan semangat jihad untuk mewujudkan harapan para pejuang bangsa. Sebagiamana wasiat KH Hasyim Asyari, pada 1928 yang menyatakan “Sesungguhnya Nahdlatul Ulama berdiri di atas landasan keadilan dan kebenaran. Memperjuangkan kemakmuran bangsa”.
Bila keadilan dan kemakmuran bangsa, benar-benar sanggup diwujudkan melalui banyak sekali upaya yang NU jalankan, maka sesungguhnya, intoleransi, radikalisme, kelompok garis keras, dengan sendirinya akan mati alasannya ialah tak menemukan kubangan untuk menyemaikan virus-virus perpecahan.
Sesuai dengan budaya jamiyyah, maka seluruh komponen NU perlu segera mensinergikan potensi gerakan pendidikannya yang tersebar di banyak sekali pesantren, madrasah dan sekolah tinggi tinggi yang secara simultan juga menyetuh pemberdayaan ekonomi umat.
Selain menjalankan sendiri upaya-upaya mewujudkan tujuan mulai yang diwasiatkan KH Hasyim Aysari, NU sebagai organisasi dengan jumlah anggota yang tersebesar di Indonesia patut mendesak pemerintah untuk lebih kongkrit mendekatkan susukan modal, informasi, lapangan kerja, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan kepada rakyat kebanyakan.
Laksana badan, yang sanggup menciptakan NU membungkuk seharusnya hanyalah kepentingan rakyat dan umat, menjadi jembatan demi mewujudkan kemakmuran bangsa.
Sumber : http://www.dpp.pkb.or.id/content/nu-kebangkitan-ulama-membangkitkan-umat-lawan-intoleransi-perkuat-ekonomi
Sekretaris Jenderal DPP PKB
Pada 31 Januari 2017, organisasi keagamaan dengan massa terbanyak di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), merayakan ulang tahun yang ke 91. NU yang lahir pada 31 Januari 1926, di usianya yang sangat matang, sekarang menghadapi medan usaha yang kian menantang.
Kita tahu, akhir-akhir ini kemajemukan dan keberagaman bangsa Indonesia sedang mendapat ujian. Sikap tasamuh umat, toleransi, penghormatan terhadap keberagaman dan perbedaan mendapat somasi dari sekelompok garis keras yang agresif. Kelompok ini, sering dan cenderung memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan penegakan pedoman agama berdasarkan versi mereka.
Semula, bisa jadi kelompok ini muncul alasannya ialah dipicu oleh keresahan atas situasi bangsa yang belum menggembirakan terkait dengan kasus sosial. Mulai dari korupsi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penggusuran, prostitusi, narkoba, perjudian, dan banyak sekali hal yang kemudian dinisbatkan sebagai kemaksiatan yang harus diperangi dengan pendekatan keagamaan ansich, dengan tafsir tektual yang kaku melalui jalan nahi mungkar.
Pilihan jalan nahi mungkar, memberantas kemungkaran, diserukan sebagai pilihan dengan dalih alasannya ialah selama ini pemimpin umat dianggap lebih condong pendekatan amar ma’ruf dengan hanya menyerukan kebaikan yang terlalu sayup untuk didengarkan oleh pemangku kepentingan yang tak responsif. Sementara upaya menekan kemungkaran, yang dilakukan dengan cara-cara demonstratif, show of force, razia yang dianggap menciptakan gentar praktik kemaksiatan, tak dilakukan.
Berbekal tafsir tekstual atas apa yang tertuang dalam Al-Quran, semangat nahi mungkar dan kemampuan mengelola sentimen kelompok masyarakat yang tak puas dengan kasus sosial yang dihadapai dalam kesehariannya, kelompok garis keras terus bergerak dengan simbol-simbol formalistik keagamaan yang bisa menarik perhatian umat yang teraliniasi dari ulama atau kiai NU di pesantren yang low profile.
Bersamaan dengan itu, gerakan trans nasional ikut masuk memanaskan suasana dengan kegiatan politik pihak luar yang mengancam persatuan bangsa. Mempolitisir isu-isu panas bernuansa SARA yang rentan memicu konflik antar golongan. Mengabaikan bahwa Indonesia berdiri dengan semangat para kiai yang mengedepankan persatuan atas dasar tasamuh, toleransi yang menghargai keberagaman dengan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara.
Ketika sidang BPUPKI berkutat pada polemik panas soal Piagam Jakarta yang memicu bahaya pemisahan diri dari Indonesia oleh beberapa tokoh Indonesia timur. Konon, Presiden Soekarno mengutus KH Wahid Hasyim konsultasi ke Hadlratus Syaikh Hasyim Asy’ari terkait Pancasila, khususnya sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam suatu riwayat, sesudah melalui puasa dan istkharoh dalam Tiga hari, Hadlratus Syaikh kemudian menunjukkan dukungannya.
Kaidah fiqih, dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbil masalih, menghindari kerusakan didahulukan daripada melaksanakan kebaikan, menjadi salah satu landasan para kiai mengakibatkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, menghindari perpecahan, mewujudkan harapan kemerdekaan.
Rendahnya pemahaman atas konteks sosial, sejarah perjuangan, dan keterbatasan atas refrensi-refrensi keagamaan yang beragam, termasuk dalam kajian fiqh; bidang ilmu yang membahas kasus aturan yang mengatur banyak sekali aspek kehidupan secara eksklusif maupun bermasyarakat, mengakibatkan awam yang tengah tinggi gairah keagamaannya plus menghadapi problem sosial dan ekonomi, gampang terjebak oleh kelompok garis keras yang bahagia bermain dengan simbol-simbol atau identitas keagamaan yang formalistik.
Menyodorkan contoh-contoh dari pelaksanaan keagamaan di negara lain, ibarat timur tengah yang bahwasanya gagal mengelola keberagaman, sehingga mengalami banyak sekali gejolak dan konflik-konflik dengan kekerasan yang berlarut-larut.
Seharusnya, negara-negara yang terjebak dalam konflik berkepanjangan itu, tiba mencar ilmu pada ulama atau kiai Indonesia, menerjemahkan Islam yang rahmatan lil’alamin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk soal bhineka tunggal ika dan Pancasila.
Dan NU yang menjadi salah satu entitas di negeri ini harus terus melaksanakan fungsinya merawat perdamaian dan keberagaman. Kaum santri bersarung yang selama ini menjadi salah satu ciri khas nahdliyyin harus terus mengobarkan semangat toleransi.
Usia ke 91 tahun, NU harus tetap berdiri kokoh menjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), mendidik umat biar kian matang dalam beragama dengan semangat menumbuhkan rahmatan lil’alamin, kebaikan bagi seluruh penghuni alam raya tanpa membeda-bedakan suku, agama, kelompok dan ras.
Untuk mengatasi gerakan kelompok garis keras, dan menghindarkan umat dari jebakan radikalisme, maka NU harus membuatkan pendekatan yang fokus pada pemicu masalah, yang ternyata, tidak melulu soal ideologis, namun lebih banyak alasannya ialah pelampiasan dari kekeceawaan atas problem sosial dan ekonomi yang dialami.
Sebagaimana semangat nahdlah, yang bermakna kebangkitan, maka NU dan nahdliyin harus segera membangkitkan potensi umat, kiai, santri dan kaum muda NU lainnya, bahu-membahu membangkitkan semangat jihad untuk mewujudkan harapan para pejuang bangsa. Sebagiamana wasiat KH Hasyim Asyari, pada 1928 yang menyatakan “Sesungguhnya Nahdlatul Ulama berdiri di atas landasan keadilan dan kebenaran. Memperjuangkan kemakmuran bangsa”.
Bila keadilan dan kemakmuran bangsa, benar-benar sanggup diwujudkan melalui banyak sekali upaya yang NU jalankan, maka sesungguhnya, intoleransi, radikalisme, kelompok garis keras, dengan sendirinya akan mati alasannya ialah tak menemukan kubangan untuk menyemaikan virus-virus perpecahan.
Sesuai dengan budaya jamiyyah, maka seluruh komponen NU perlu segera mensinergikan potensi gerakan pendidikannya yang tersebar di banyak sekali pesantren, madrasah dan sekolah tinggi tinggi yang secara simultan juga menyetuh pemberdayaan ekonomi umat.
Selain menjalankan sendiri upaya-upaya mewujudkan tujuan mulai yang diwasiatkan KH Hasyim Aysari, NU sebagai organisasi dengan jumlah anggota yang tersebesar di Indonesia patut mendesak pemerintah untuk lebih kongkrit mendekatkan susukan modal, informasi, lapangan kerja, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan kepada rakyat kebanyakan.
Laksana badan, yang sanggup menciptakan NU membungkuk seharusnya hanyalah kepentingan rakyat dan umat, menjadi jembatan demi mewujudkan kemakmuran bangsa.
Sumber : http://www.dpp.pkb.or.id/content/nu-kebangkitan-ulama-membangkitkan-umat-lawan-intoleransi-perkuat-ekonomi