Islam Rahmatan lil Alamin
Quran menuliskan: “Dan tidaklah kami mengutusmu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam” (QS: Al Anbiya, ayat 107).
Itulah kesepakatan Tuhan dan itulah sebaik-baik konsep Islam politik dan ekonomi yang perlu dikembangkan. Semacam jembatan yang mempertemukan konsep religi dan kebangsaan.
Bagaimana sejatinya abjad politik rahmatan lil alamin dalam praktik konkret? Pertama, kita akan selalu melihat seluruh persolan melalui metode yang disebut al-tawassuth yang berarti moderat, tidak ekstrem liberalis-kiri atau fundamentalis-kanan. Prinsip kedua yaitu at-tawazzun yang berarti seimbang dalam penerapan kaidah, teks, rasio, dan realitas. Dengan prinsip tersebut, dalam bidang politik, misalnya, sepanjang penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi, kita harus mendukungnya.
Sementara itu, prinsip ketiga dan keempat yaitu al-i’tidal dan at-tasamuh. Al-i’tidal berarti tegak lurus dan tidak gampang terprovokasi, sedangkan at-tasamuh bermakna menjunjung tinggi perilaku toleran. Peneguhan Islam rahmatan lil alamin dalam implementasinya selalu didasarkan setidaknya melalui empat prinsip tersebut.
Tafsir rahmatan lil alamin dalam alam kekinian yaitu tafsir teologis, sosiologis, konstitusional, dan sekaligus historis. Dalam rangka perwujudan keadilan sosial dan ekonomi, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 –sebagai dasar konstitusional penyelenggaraan ekonomi kita– wajib diakomodasi menjadi penggalan prinsipiil, bukan komplementer, dalam menerjemahkan ekonomi yang rahmatan lil alamin.
Pasal 33 menegaskan pentingnya tugas negara dalam mengelola hal yang bekerjasama dengan hajat hidup orang banyak. Namun, di sisi lain, sektor-sektor yang bersifat pendukung/pelengkap sanggup diserahkan kepada pihak swasta. Itu sejalan dengan salah satu prinsip dalam praktik politik rahmatan lil alamin, yaitu moderat dan tidak berlebih-lebihan.
Semangat mengelola ekonomi sebagai perjuangan bersama pun sanggup dinilai sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan langsung dan kepentingan bersama. Individualisme dan kolektivisme. Pribadi dan komunitas. Usaha-usaha ekonomi harus bisa memperlihatkan laba langsung tanpa mengambil yang bukan hak dan merugikan insan lain.
Islam rahmatan lil alamin tidak cukup lagi hanya menjadi sekumpulan value yang lembut dan penuh belas kasih. Politik ini perlu dilengkapi ’’perangkat keras (hardware)’’ yang bersifat operasional dan mudah sehingga bisa diturunkan menjadi kebijakan dan kegiatan partai atau organisasi apa pun yang meyakininya (software). Ia harus menjadi sesuatu yang membumi, bukan hanya sebab soal keimanan.
Tapi terutama sebab politik ini bisa memperlihatkan solusi dan menumbuhkan harapan. Lagi pula, siapa lagi yang paling membutuhkan rahmat dan berkah kalau bukan mereka yang hidupnya miskin dan kekurangan?
Karena itu, dalam praktik, politik rahmatan lil alamin yaitu politik yang moderat, seimbang (proporsional), tenang, dan toleran. Dalam alam Indonesia yang bermacam-macam dan riuh rendah ini, praktik rahmatan lil alamin menimbulkan politik terasa lebih manusiawi, hangat, nyaman, dan ramah.
Bergembira dalam perbedaan. Bersahabat dalam kecukupan hidup. (*)
H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si
(Ketua Umum DPP PKB)